PDB(PRODUK DOMESTIK BRUTO),PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR
EKONOMI
NAMA:ANDREAS VALENTINUS
KELAS : 1EB18
NPM:21214137
Tugas Softskill Gunadarma
5.3
PERTUMBUHAN EKONOMI SELAMA ORDE BARU – SEKARANG
PERTUMBUHAN EKONOMI ORDE BARU – REFORMASI
PEMERINTAHAN MASA ORDE BARU
Pada
tahun 1970-an dan awal 1980-an harga minyak bumi melonjak tinggi di pasar dunia
sehingga Orde Baru mampu membangun dan mengendalikan inflasi serta membuat
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak
membuat rakyatnya bebas dari kemiskinan dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang
hanya dinikmati segelintir orang saja.
Dampak
negatif kondisi ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru antara lain :
Ø Ketergantungan
terhadap Minyak dan Gas Bumi (Migas) Migas merupakan salah satu sumber
pendapatan utama bagi anggaran belanja negara. Jadi harga Migas sangat
berpengaruh bagi pendapatan negara sehingga turunnya harga minyak mengakibatkan
menurunnya pendapatan negara.
Ø Ketergantungan
terhadap Bantuan Luar Negeri Akibat berkurangnya pendapatan dari Migas,
pemerintah melakukan penjadualan kembali proyek – proyek pembangunan yang ada,
terutama yang menggunakan valuta asing. Mengusahakan peningkatan ekspor
komoditi non migas dan terakhir meminta peningkatan pinjaman luar negeri kepada
negara – negara maju.
Akhir
1970-an, proses pembangunan di Indonesia mengalami “non market failure”
sehingga banyak kerepotan dalam proses pembangunan, misalnya merebaknya
kemiskinan dan meluasnya kesenjangan pendapatan, terutama disebabkan oleh
“market failure”. Mendekati pertengahan 1980-an, terjadi kegagalan pemerintah
(lembaga non pasar) dalam menyesuaikan mekanisme kinerjanya terhadap dinamika
pasar. Ekonomi Indonesia menghadapi tantangan berat akibat kemerosotan
penerimaan devisa dari ekspor minyak bumi pada awal 1980-an.
Kebijakan
pembangunan Indonesia yang diambil dikenal dengan sebutan “structural
adjustment” dimana ada 4 jenis kebijakan penyesuaian sebagai berikut :
a.
Program stabilisasi jangka pendek atau kebijakan manajemen permintaan dalam
bentuk kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar mata uang dengan tujuan
menurunkan tingkat permintaan agregat.
b.
Kebijakan struktural demi peningkatan output melalui peningkatan efisiensi dan
alokasi sumber daya dengan cara mengurangi distorsi akibat pengendalian harga,
pajak, subsidi dan berbagai hambatan perdagangan, tarif maupun non tarif.
Kebijakan “Paknov 1988” yang menghapus monopoli impor untuk beberapa produk
baja dan bahan baku penting lain, telah mendorong mekanisme pasar berfungsi
efektif pada saat itu.
c.
Kebijakan peningkatan kapasitas produktif ekonomi melalui penggalakan tabungan
dan investasi. Perbaikan tabungan pemerintah melalui reformasi fiskal,
meningkatkan tabungan masyarakat melalui reformasi sektor finansial dan
menggalakkan investasi dengan cara memberi insentif dan melonggarkan pembatasan.
d.
Kebijakan menciptakan lingkungan legal yang bisa mendorong agar mekanisme pasar
beroperasi efektif termasuk jaminan hak milik dan berbagai tindakan
pendukungnya seperti reformasi hukum dan peraturan, aturan main yang menjamin
kompetisi bebas dan berbagai program yang memungkinkan lingkungan seperti itu.
Dampak dari kebijakan tersebut cukup meyakinkan terhadap ekonomi makro, seperti
investasi asing terus meningkat, sumber pendapatan bertambah dari perbaikan
sistem pajak, produktivitas industri yang mendukung ekspor non-migas juga
meningkat. Pemerintahan Orde Baru membangun ekonomi hanya berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengendalian inflasi tanpa memperhatikan
pondasi ekonomi yang memberikan dampak sebagai berikut:
v Kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia, sebagai salah satu faktor produksi,
tidak disiapkan untuk mendukung proses industrialisasi.
v Barang
– barang impor (berasal dari luar negeri) lebih banyak digunakan sebagai bahan
baku dalam proses industri sehingga industri Indonesia sangat bergantung pada
barang impor tersebut.
v Pembangunan
tidak didistribusikan merata ke seluruh wilayah Indonesia dan ke seluruh rakyat
Indonesia sehingga hanya sedikit elit politik dan birokrat serta pengusaha –
pengusaha Cina yang dekat dengan kekuasaan saja yang menikmati hasil
pembangunan.
PEMERINTAHAN
REFORMASI - SEKARANG
Pemerintahan
reformasi diawali pada tahun 1998. Peristiwa ini dipelopori oleh ribuan
mahasiswa yang berdemo menuntut presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya
dikarenakan pemerintahan Bapak Soerhato dianggap telah banyak merugikan Negara
dan banyak yang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).Tahun 1998
merupakan tahun terberat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai akibat
krisis moneter di Asia yang dampaknya sangat terasa di Indonesia. Hutang Negara
Indonesia yang jatuh tempo saat itu dan harus dibayar dalam bentuk dolar,
membengkak menjadi lima kali lipatnya karena uang yang dimiliki berbentuk
rupiah dan harus dibayar dalam bentuk dolar Amerika. Ditambah lagi dengan
hutang swasta yang kemudian harus dibayar Negara Indonesia sebagai syarat untuk
mendapat pinjaman dari International Monetary Fund (IMF). Tercatat hutang
Indonesia membengkak menjadi US$ 70,9 milyar (US$20 milyar adalah hutang
komersial swasta). Sampai saat ini Indonesia mengalami krisis ekonomi akibat
Hutang luar negri Tersebut.
Sumber Referensi:
· http://www.tenagasosial.com/2013/08/perubahan-struktur-ekonomi-indonesia.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar